SASTRAVAGANZA

Kesatuan Aksi Mahasiswa UNTAG 1945 Surabaya Pro Rakyat
  KAMUS PR
  Jl. Nginden I/2A Surabaya, (031) 5963728, email: sajap_kiri@yahoo.com
  Contact Person : Ketua Umum KAMUS PR, Haki - 088 1320 2672

  STATEMENT No : 03/IV/kamus_pr/fp_st/06
   
  USIR FREEPORT DARI BUMI PAPUA
  SERTA TOLAK INTERVENSI APARAT BERSENJATA
  SEKARANG JUGA !!
   
   
  FREEPORT adalah perusahaan pertambangan Amerika, bermarkas 
di New Orleans. Sebuah korporasi global yang tidak mengenal batas 
negara dan memiliki kepentingan mengakumulasikan keuntungan lewat 
eksploitasi sumber daya di negara lain. Freeport Sejak tahun 1960an telah 
melakukan penggalian tembaga di Irian Jaya (sekarang Papua). Mencuatnya 
kembali kasus Freeport setelah pemerintah terus mendesak agar eksploitasi 
oleh Freeport dioperasikan kembali. Namun, upaya itu mendapatkan 
perlawanan dari rakyat papua yang terus mempertahankan tanahnya dengan 
memblokade jalan masuk ke PT Freeport. Perlawanan yang akhirnya berbuntut 
tewasnya 3 anggota Brimob dan 1 anggota TNI AU. Yang sebelumnya juga telah 
menewaskan warga Timika. Pasukan bersenjata akhirnya melakukan 
‘serangan’ membabi buta pada mahasiswa UNCEN dan menangkap sekitar 40 orang 
mahasiswa.
  Cerita klasik penindasan yang diproduksi oleh tata dunia 
yang kapitalistik seakan tidak pernah hentinya. Hari ini kita kembali 
menyaksikan arogansi kapitalis internasional yang ingin merampok tanah 
indonesia lewat Freeport yang melakukan penggalian emas di Papua 
mengandung cadangan bijih emas terbesar di dunia sebanyak 2,5 miliar ton. 
Sewaktu rezim orde baru eksploitasi oleh Freeport diakomodir penuh. Rezim 
yang berhaluan Neoliberalisme telah menghantarkan korporasi raksasa itu 
mengacak-acak sendi-sendi ekonomi rakyat. Asumsi modal asing yang masuk 
ke Indonesia akan mampu mendorong rakyat sejahtera hanya bualan semata. 
Pertama, rakyat tidak pernah mendapatkan apa-apa dari penambangan oleh 
Freeport, baik rakyat papua maupun sumbangan terhadap perekonomian 
nasional. Antara tahun 1992 hingga 2002, Freeport memproduksi 5,5 juta ton 
tembaga, 828 ton perak dan 533 ton emas. Bayangkan berapa triliun 
rupiah yang dibawa lari ke luar negeri setiap tahunnya. Tahun 2003
Freeport meraih untung bersih 484 juta dollar Amerika Serikat atau 
naik dari tahun 2002 sebesar 398,5 juta dolar AS dan mendapatkan 484 juta 
dolar AS di tahun 2001. Namun, menyumbang hanya 1,3 hingga 1,6 persen 
bagi devisa negara . Apakah keuntungan yang diraup oleh Freeport 
memberikan kesejahteraan rakyat papua khususnya dan indonesia secara umum? 
Rakyat papua yang masih bergelimang dalam lumpur kemiskinan dan serta 
kemiskinan massal yang di tahun 2005 telah mencapai 60% dari jumlah seluruh 
rakyat indonesia adalah bukti bahwa Freeport tidak pernah menyumbang 
kesejahteraan rakyat Indonesia. Freeport hanya akan menciptakan rakyat 
semakin termarjinalkan secara ekonomi.
  Kedua, Freeport telah ‘menyumbang’ tercemari dan rusaknya lingkungan. 
Karena proses ekplorasi dan eksploitasi Freeport berdampak buruk 
terhadap ekosistem. Tak hanya kerusakan alam pada tanah Erstberg dan 
Grasberg, tapi juga pencemaran lingkungan atas jalur-jalur aliran sungai. 
Ekploitasi itu merusak kondisi alam dan tanah yang sebelumnya menurut 
kepercayaan suku setempat dipandang sebagai area yang ‘keramat’, selain 
sebagai daerah sumber kehidupan sehari-hari seperti berburu binatang bagi 
keperluan makan. Sehari-hari Freeport memproduksi tidak kurang dari 250 
ribu metrik ton bahan tambang, dimana hanya 3% saja yang dipakai. 
Sisanya sebanyak 97% yang berbentuk Tailing menjadi sumber limbah yang 
merusak. Di tahun 1996 saja ada sekitar 3,2 miliar ton limbah yang bakal 
dihasilkan tambang tersebut selama beroperasinya. Dan telah memberikan 
pencemaran dan linkungan, baik hutan, danau dan sungai serta kawasan tropis 
seluas 11 mil persegi. Di tahun 2004 limbah Freeport mengandung
37.500 miligram seraya sungai memasuki dataran rendah dan 7500 
miligram ketika sungai memasuki Laut Arafura. Praktek ini merupakan acaman 
terhadap ekosistem. 
  Ketiga, praktek kekerasan oleh pasukan bersenjata selalu mewarnai 
kasus Freeport. Kemelaratan rakyat papua ditambah dengan munculnya 
aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan baik itu TNI, Polisi 
ataupun sipil yang dipersenjatai. Segala bentuk perlawanan untuk 
mempertahankan tanah mereka selalu terselesaikan dengan kekerasan. Peristiwa 
tertembaknya warga Timika adalah contoh bahwa hanya dengan jalan 
kekerasan perlawanan rakyat mampu teredusir. Tewasnya 4 aparat dijadikan 
alasan bagi pemerintah untuk semakin menggebuk perlawanan rakyat. Kita 
ingat Orde Baru memakai intervensi militer untuk melindungi berlangsungnya 
akumulasi modal oleh Freeport. Pada masa orde baru tercatat sebanyak 
sejumlah 2000 personel Kopasus dan Kostrad ditempatkan di wilayah itu di 
bawah perintah langsung Presiden Soeharto, dan sebagai imbalannya 
Freeport memberikan kompensasi dana 40 juta dolar Amerika. Dalam masa itu 
rakyat papua menghadapi merebaknya intimidasi, penganiayaan,
pembunuhan dan penangkapan serta penghilangan warga yang melakukan 
protes dengan tuduhan sebagai anggota OPM. Sepanjang dominasi orde baru 
sebanyak 36 orang dinyatakan terbunuh. Hari ini komposisi kekuatan TNI 
yang diturunkan di Freeport adalah Paskhas 1 SSK, Marinir 1 SSK, TNI AD 1 
Batalyon, Korem 1 Unit dan dibantu Kodim Mimika. Sedangkan untuk sipil 
yang dipersenjatai (Satpam) berjumlah 630 orang. Anggota Polri yang 
ikut meramaikan suasana ada 1 Kompi Brimob, 1 Unit Gegana, dan Polres  
Mimika. Pertanyaannya yang muncul kemudian adalah buat apa pasukan 
sebanyak itu? Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menjaga aset dan 
kepentingan asing yang ada di Papua khususnya Freeport, militerisme masih 
menghantui proses demokratisasi di negeri ini. Rezim masih memilih 
pendekatan represif terhadap penyelesaian persoalan–persoalan yang ada di 
rakyat.
  Kebijakan rezim SBY-Kalla pada persoalan Freeport ternyata 
tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dipraktekkan oleh Orde Baru. 
Kebijakan yang masih berhaluan Neoliberalisme, kepentingan asing adalah 
segala-galanya, menjaga aset-aset mereka menjadi kewajiban pemerintah. 
Jika hal itu terus dilakukan maka Kesejahteraan akan semakin menjauh 
dari rakyat dan represifitas akan terus mewarnai demokratisasi negeri 
ini. Tidak ada jalan lain bagi rezim SBY-Kalla dengan berani memangkas 
hubungan dengan kapitalis asing macam Freeport, dan lebih memberdayakan 
masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdayanya. Karena selubung kejam 
Neoliberalisme akan semakin meruntuhkan sendi-sendi ekonomi, sosial dan 
politik rakyat Indonesia. Dan rezim SBY-Kalla harus tegas menentukan 
keberpihakan mutlak hanya untuk rakyat!!
  Kesatuan Aksi Mahasiswa Untag 1945 Surabaya Pro Rakyat (KAMUS PR) 
menyerukan kepada segenap elemen rakyat untuk lantang meneriakkan dan 
menuntut;
   
  1. Tutup dan Usir Freeport Dari Bumi Papua 
  2. Usut tuntas kasus korupsi pertambangan di Indonesia
  3. Stop Militerisme dan serukan Demiliterisasi di Papua
  4. Tarik TNI dan Polri dari Papua
  5. Usut tuntas pelanggaran HAM konflik Freeport
  6. Tuntut perusakan dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh 
Freeport
   
   
  Ayo Lantang Teriakkan
   
  USIR FREEPORT DARI BUMI PAPUA
  SERTA TOLAK INTERVENSI APARAT BERSENJATA
  SEKARANG JUGA !!!
   
   
  BANGUN PEMERINTAHAN YANG ADIL DAN SEJAHTERA SECARA EKONOMI SERTA 
DEMOKRATIS SECARA SOSIAL POLITIK
  HANYA UNTUK RAKYAT !!!