Oleh: Amir Baihaqi
Sejarah Gerakan Mahasiswa dan perkembangannya sebenarnya telah lama ada sejak zaman kolonialisasi, pergerakan yang selalu dimotori oleh kaum muda dan terdidik ini tidak banyak berbeda dengan gerakan mahasiswa di belahan dunia lainnya. Semangat pemuda dan kaum terdidik ini selalu meledak-ledak yang selalu menuntut perubahan ke arah yang lebih baik. Lahir dari kondisi obyektif, gerakan mahasiswa selalu sesuai dengan konteks zamannya. Munculnya tradisi diskusi dan kelompok-kelompok (club) diskusi ternyata membawa mereka pada tindakan yang lebih kongkret. Kondisi obyektif masyarakat telah membawa dampak pada terbentuknya club diskusi, organisasi, perkumpulan dan kesatuan-kesatuan yang selanjutnya mewadahi gagasan revolusioner mereka. Nilai lebih organisasi dalam gerakan mahasiswa hanyalah bermakna bahwa di dalam organisasi, mahasiswa ditempa dan dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Pemahaman terhadap masyarakat dan persoalan-persoalannya.
2. Pemihakan pada rakyat.
3. Kecakapan-kecakapan dalam mengolah massa.
Ketiga syarat tersebut mencerminkan:
1. Tujuan dan orientasi gerakan mahasiswa.
2. Metodologi gerakan mahasiswa.
3. Strukturalisasi sumber daya manusia, logistik dan keuangan gerakan mahasiswa, dan
4. Program-program gerakan mahasiswa yang bermakna strategis-taktis.
Dari penjelasan di atas bahwa nilai lebih organisasi dalam gerakan mahasiswa tentunya sangat berbeda dengan organisasi lainnya, karena selain dituntut untuk paham dan mengerti pesoalan-persoalan rakyat. GM (Gerakan Mahasiswa) juga secara tidak langsung mendapat penempaan kecakapan dalam mengolah dan mengorganisir massa.
Perkembangan Gerakan Kaum Terpelajar Era Kolonialisasi.
Tidak ada yang tahu persis kapan tonggak sejarah GM di Indonesia lahir. Namun kaum-kaum terpelajar di STOVIA pada tahun 1915 telah memulai gerakan-gerakan mereka dengan mendirikan TRIKORO-DARMO, yang selanjutnya di ikuti dengan berdirinya organisasi-organisasi kedaerahan seperti jong java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Minahasa, dsb. Konsolidasi baru tercipta ditahun 1930 dengan berdirinya IM (Indonesia Moeda). Gerakan-gerakan kaum terpelajar ini bukanlah tanpa halangan dan mengalami masa-masa sulit. Karena mereka harus face to face dengan rejim kolonial Belanda yang merepresif, belum lagi dengan situasi yang terjadi pada waktu itu ketika zaman pergerakan mengalami kelumpuhan setelah pemberontakan PKI tahun 1926/27 serta pemogokan-pemogokan kaum buruh. Namun lumpuhnya kondisi itu semakin menguatkan orientasi mereka untuk anti-kolonial, yang termanifestasi dengan berdirinya studie-studie club alternatif serta perkumpulan pelajar dan pemuda kedaerahan yang masih tersisa sampai pada sumpah pemuda tahun 1928.
Pada masa pendudukan Jepang, banyak organisasi-organisasi pemuda yang dibubarkan dan pemuda-pemudanya dipaksa untuk memasuki organisasi bentukan Jepang yang tak lain untuk kepentingan Jepang dalam perang Asia pasifik. Pemuda-pemuda itu dimasukan dalam organisasi seperti Seinen dan Keibodan (Barisan Pelopor), PETA (Pembela Tanah Air), HEIHO, Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dll, tentunya mereka mendapatkan didikan untuk kepentingan fasisme Jepang. Namun dalam masa pendudukan Jepang ini bukan berarti gerakan pemuda hilang sama sekali. Munculnya Gerakan Bawah Tanah (GBT) ternyata banyak juga dilakukan oleh pemuda-pemuda dengan mengadakan rapat-rapat gelap dan aksi penyebaran-penyebaran pamflet berisikan sikap mereka yang anti terhadap fasisme Jepang. Yang menarik disini, gerakan bawah tanah juga dikombinasikan dengan gerakan kooperatif golongan Soekarno.
Gerakan Bawah Tanah dan gerakan legal kooperatif Soekarno pada akhirnya tidak banyak membuahkan hasil sampai kekalahan Jepang pada sekutu. Pertentangan dan konflik yang telah lama antara kaum bawah tanah yang banyak diwakili pemuda dan golongan tua Soekarno memuncak ketika terjadi peristiwa penculikan yang mendesak agar Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Peranan dalam Menumbangkan Rejim Soekarno
Ada yang bilang bahwa gerakan mahasiswa lahir karena momentum. Dimasa demokrasi liberal atau orde lama dibawah kepemimpinan Soekarno mahasiswa sebenarnya kurang memberi pendidikan politik yang berarti bagi mahasiswa setelah masa transisi pada momentum pra dan pasca kemerdekaan. Pada masa itu pemuda dan lassar-laskar pelajar banyak berperan penting dalam perlawanan menghadapi sekutu dan pelucutan senjata tentara Jepang. Dalam demokrasi liberal mahasiswa mempunyai momentum yaitu pemilu ditahun 1955, banyak berdiri organisasi-organisasi mahasiswa yang berafiliasi ke partai politik, seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berafilsi dibawah PNI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (GMS/GERMASOS) dengan PSI, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Masyumi, Concentrasi Gerakan Mahasiawa Indonesia (CGMI) dengan PKI.
Keterlibatan organisasi kemahasiswaan praktis terseret dalam politik praktis yang banyak mempunyai hubungan-hubungan khusus dengan administrator pemerintah khususnya pihak militer, jadi tidaklah heran jika kolaborasi mereka sangat dekat. Puncaknya adalah ketika aksi-aksi mahasiswa menentang dan menumbangkan rejim Soekarno.
Dalam masa ini orientasi gerakan mahasiswa sudah mulai membaik dalam mengugat hubungan sosial kapitalisme, fasisme, imperialisme, dan sisa-sisa feodalisme dikalahkah oleh kesiapan militer (yang masuk dalam gerakan pemuda mahasiswa dan partai-partai sayap kanan). Jadi Gerakan Mahasiswa periode 66 dapat dikatakan Gerakan Mahasiswa yang tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat.
Munculnya Orde Baru
Kolaborasi dengan militer (Angkatan Darat) dalam menggulingkan orde lama dengan harapan orde baru dapat memperbaiki keadaan ternyata salah besar dan sebelum tahun 1970, beberapa aktivis yang sadar akan kekeliruan ini antara lain Soe Hok Gie dan Ahmad Wahib karena terpisah dari kekuatan rakyat tapi lebih tergabung dalam kekuatan-kekuatan militer pada waktu itu. Terang saja orde baru, di bawah kepemimpinan jenderal Soeharto yang militeristik itu mengeluarkan UU pertama yaitu UU PMA yang notabene menjadi pintu masuk pemodal asing dan saat itu juga Indonesia resmi menjadi Negara yang bermahzab liberalisme/kapitalisme, yang di bawah Soeharto disamarkan dengan kata pembangunanisme (developmentalism).
Namun kesadaran dari para aktivis-aktivis itu ternyata masih belum bisa menjadi pelajaran dan bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mereka. Gerakan dan aksi-aksi mereka cenderung lebih reaksioner dan selalu mengalami kegagalan, yang disatu sisi orde baru telah menjadi kekuatan yang represif dalam menindak aksi-aksi mahasiswa. Jadi pada periode 74-78 dapat dikatakan Gerakan Mahasiswa mengalami kegagalan karena gerakan tersebut kurang berinteraksi dengan massa rakyat dan terkesan reaksioner.
Pasca peristiwa Malari (Malapetaka Januari), orde baru yang sadar akan potensi mahasiswa dengan gerakannya ditahun 1974 langsung mengeluarkan UU NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus) melalui Menteri Pendidikan waktu itu Moch Daud Jususf. Praktis gerakan-gerakan mahasiswa dan segala aktivitas mendapat pengawasan dan kekangan yang luar biasa dari pemerintah yang tak segan-segan menangkap dan merepresif mereka.
Aksi-aksi bawah tanah dan keluar dari kampus mau tidak mau harus mereka lakukan dengan meninggalkan bangku-bangku kuliah mereka untuk menghindari represifitas aparat yang semakin menjadi-jadi.
Tahun 1980an menjadi titik balik kebangkitan gerakan mahasiswa dalam menggalang lagi budaya diskusi dan kritis menyikapi kebijakan pemerintah yang terkadang sewenang-wenang dan tidak ada yang berani mengkritisi karena tekanan militer yang siap menggasak siapapun yang dianggap mengganggu stabilitas pembangunan. Tawaran belajar ke luar negeri beberapa tokoh-tokoh mahasiswa karena alasan untuk menyiapkan teknokrat-teknokrat yang diharapkan menjadi pendukung paham pembangunan orde baru ternyata membawa dampak yang sebaliknya menyuburkan budaya diskusi, penelitian masyarakat dan aksi-aksi sosial kedermawanan bagi orde baru itu.
Puncaknya adalah aksi turun ke jalan besar-besaran di Ujung Pandang dengan aksi jalan (long march) dan massa yang lumayan besar menentang kebijakan-kebijakan peraturan lalu lintas, judi, dan ekspresi kesulitan ekonomi. Aksi dapat dihentikan dengan membawa korban jiwa hasil dari represitas aparat. Meski dapat dihentikan, Ujung Pandang secara tidak langsung telah memberikan semacam trend baru dengan aksi2 turun ke jalan sebaga bentuk protes mereka walaupun mereka harus berhadapan langsung dengan aparat.
Alhasil dalam kurun tahun 1987 sampai akhir tahun 1997/98, banyak aktivis yang terbunuh dan hilang diculik sampai sekarang.
Momentum krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara, dan pembayaran hutang luar negeri yang jatuh tempo telah membuat perekonomian Indonesia berguncang yang mengakibatkan kondisi tidak stabil. Momentum inilah kemudian menjadikan kontradiksi di rakyat yang secara langsung mengalami kesulitan-kesulitan. Sedangkan gerakan-gerakan mahasiswa yang sebelumnya sudah tergabung dengan kekuatan rakyat semakin hari hari semakin berani dengan aksi-aksi mereka meski terkadang jatuh korban jiwa akibat represifitas penembakan-penembakan yang dilakukan aparat.geliat mahasiswa juga sedang bangkit-bangkitnya hampir di setiap pojok kampus mahasiswa pasti membicarakan keadaan Indonesia, kondisi yang dahulu apatis dan apolitis menjadi berubah secara frontal.
Puncaknya adalah ketika terjadi peristiwa Trisakti yang mengakibatkan tiga mahasiswanya tewas akibat terjangan peluru aparat. Peristiwa itu menimbulkan reaksi yang luar biasa dari rakyat dan berujung dengan kerusuhan di beberapa kota khusunya di Jakarta yang berakhir dengan penjarahan, pembakaran dan pemerkosaan di kota-kota besar. Semakin menemukan titik ternag bahwa Soeharto sebagai public enemy membuat gerakan-gerakan mahasiswa yang sudah terlanjur bergabung dengan potensi-potensi rakyat tak terbendung dan pada tanggal 21 Mei Soeharto tak kuasa untuk bertahan dan akhirnya mundur, yang disambut dengan gegap gempita rakyat dan mahasiswa di seluruh negeri.
Gerakan Mahasiswa Sekarang
Sudah menjadi watak alami dari borjuasi di Indonesia yang pengecut dan selalu menghambakan diri kepada kekuatan modal asing. Hal ini tercermin lewat kebijakan Mega-Hamzah di lanjutkan oleh SBY - JK yang sejak awal menitikberatkan pada pembangunan situasi yang kondusif di dalam negeri untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia. Solusi kebijakan ini ternyata pada perkembangannya hanya menambah hutang-hutang baru yang dilimpahkan ke rakyat dan yang terjadi malah krisis berkepanjangan. Salah satu kebijakan dari rejim Mega-Hamzah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat adalah pencabutan subsidi sehingga menibulkan efek domino yang memicu tingkat kenaikan harga bahan pokok. Selain itu di sektor industri terjadi “pengefesiensian” akibat melambungnya harga BBM, konsekuensinya terjadi rasionalisasi besar-besaran terhadap buruh pabrik. Akibat dari itu adalah meningkatnya jumlah pengangguran dimana-mana hingga nominal 37 Juta. Belum lagi kebijakan fiskal ekspor dan impor yang memicu tingkat inflasi dan menurunnya pertumbuhan ekonomi hingga 3%. Kebijakan Mega-Hamzah yang paling fatal adalah memberikan konsesi yang begitu besar terhadap pihak militer dengan memberikan kedudukan sentral terhadap para pejabat militer yang bertanggungjawab pada kasus-kasus pelanggaran HAM dan demokrasi. Hal inilah yang menjawab mengapa terjadi represifitas yang begitu besar terhadap gerakan saat ini oleh aparat.
Melihat hal ini justru gerakan mahasiswa mengalami kemunduran dan menjadi terpisah dengan basis massa rakyat lainnya. Gerakan mahasiswa malah sibuk dengan isu-isu yang elitis dan cenderung tidak fokus. Hanya beberapa saja dari organ gerakan ekstra kampus yang masih mampu mengkonsolidasikan diri dan terus menerus secara konsisten melakukan tuntutan terhadap rejim. Namun yang terjadi sekali lagi adalah pengulangan sejarah, rejim Mega-Hamzah yang awalnya diharapkan mampu bertindak lebih demokratis dan populis ternyata malah mempraktekkan kebijakan yang sama dengan jaman Orde Baru berkuasa. Terjadi pemberangusan terhadap nilai-nilai demokrasi di gerakan lewat penangkapan aktivis-aktivis demokrasi, terjadi pengilusian terhadap gerakan mahasiswa oleh rejim dengan mengkampanyekan gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral semata. Artinya gerakan mahasiswa cukup mengkritisi saja problema yang ada bukannya menjadi kelas transisional terhadap kelas yang lain untuk memberikan transformasi kesadaran ke hal yang lebih progresif dan menjelaskan kepada massa akan perlunya rakyat mengambil alih pemerintahan sebagaimana selalu dikampanyekan oleh organ-organ pro demokrasi
Keberhasilan rejim SBY-Boediono merebut kembali setelah kemenangan pada 2004 menjadikan gerakan mahasiswa bahwa SBY sebagai public enemy rakyat dan mahasiswa. Kebijakan serta cara-cara militeristik gaya orde baru ternyata dihidupkan lagi, serta paham neoliberalisme yang kental terkesan kuat oleh rejim ini. Tidak salah jika SBY mendapat predikat sebagai kebangkitan ode baru jilid II. Namun tipu muslihat dengan pergeseran tata cara berpolitik rupanya (politik pencitraan) banyak menjebak rakyat terhadap kesan SBY. Sehingga dengan mudah SBY selalu mampu lolos dari pengamatan rakyat.
Kondisi ini ditambah dengan semakin apolitis dan apatisnya mahasiswa terhadap persoalan-persoalan nasional, sedangkan satu sisi banyak aktivis yang sudah jinak dan lebih suka merapat ke lingakaran rejim SBY. Membuat perjuangan semakin berat.
Gerakan mahasiswa menjadi gagap dalam merespon keadaan krisis ini berbeda dengan sektor massa yang lain; Buruh, Tani, Kaum Miskin Kota yang tanpa dukungan dari mahasiswa-pun ternyata mampu melakukan aksi dalam skala besar. Disinilah peran pelopor gerakan mahasiswa untuk menyatukan kekuatan-kekuatan tersebut menjadi hal yang urgen.
Rakyat yang sedang resah membutuhkan sebuah kepeloporan dalam hal kesadaran disini. Memajukan kesadaran ekonomis massa hingga menuju tataran politis adalah konkretan kepeloporan yang dimaksud.
Sejarah Gerakan Mahasiswa dan perkembangannya sebenarnya telah lama ada sejak zaman kolonialisasi, pergerakan yang selalu dimotori oleh kaum muda dan terdidik ini tidak banyak berbeda dengan gerakan mahasiswa di belahan dunia lainnya. Semangat pemuda dan kaum terdidik ini selalu meledak-ledak yang selalu menuntut perubahan ke arah yang lebih baik. Lahir dari kondisi obyektif, gerakan mahasiswa selalu sesuai dengan konteks zamannya. Munculnya tradisi diskusi dan kelompok-kelompok (club) diskusi ternyata membawa mereka pada tindakan yang lebih kongkret. Kondisi obyektif masyarakat telah membawa dampak pada terbentuknya club diskusi, organisasi, perkumpulan dan kesatuan-kesatuan yang selanjutnya mewadahi gagasan revolusioner mereka. Nilai lebih organisasi dalam gerakan mahasiswa hanyalah bermakna bahwa di dalam organisasi, mahasiswa ditempa dan dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Pemahaman terhadap masyarakat dan persoalan-persoalannya.
2. Pemihakan pada rakyat.
3. Kecakapan-kecakapan dalam mengolah massa.
Ketiga syarat tersebut mencerminkan:
1. Tujuan dan orientasi gerakan mahasiswa.
2. Metodologi gerakan mahasiswa.
3. Strukturalisasi sumber daya manusia, logistik dan keuangan gerakan mahasiswa, dan
4. Program-program gerakan mahasiswa yang bermakna strategis-taktis.
Dari penjelasan di atas bahwa nilai lebih organisasi dalam gerakan mahasiswa tentunya sangat berbeda dengan organisasi lainnya, karena selain dituntut untuk paham dan mengerti pesoalan-persoalan rakyat. GM (Gerakan Mahasiswa) juga secara tidak langsung mendapat penempaan kecakapan dalam mengolah dan mengorganisir massa.
Perkembangan Gerakan Kaum Terpelajar Era Kolonialisasi.
Tidak ada yang tahu persis kapan tonggak sejarah GM di Indonesia lahir. Namun kaum-kaum terpelajar di STOVIA pada tahun 1915 telah memulai gerakan-gerakan mereka dengan mendirikan TRIKORO-DARMO, yang selanjutnya di ikuti dengan berdirinya organisasi-organisasi kedaerahan seperti jong java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Minahasa, dsb. Konsolidasi baru tercipta ditahun 1930 dengan berdirinya IM (Indonesia Moeda). Gerakan-gerakan kaum terpelajar ini bukanlah tanpa halangan dan mengalami masa-masa sulit. Karena mereka harus face to face dengan rejim kolonial Belanda yang merepresif, belum lagi dengan situasi yang terjadi pada waktu itu ketika zaman pergerakan mengalami kelumpuhan setelah pemberontakan PKI tahun 1926/27 serta pemogokan-pemogokan kaum buruh. Namun lumpuhnya kondisi itu semakin menguatkan orientasi mereka untuk anti-kolonial, yang termanifestasi dengan berdirinya studie-studie club alternatif serta perkumpulan pelajar dan pemuda kedaerahan yang masih tersisa sampai pada sumpah pemuda tahun 1928.
Pada masa pendudukan Jepang, banyak organisasi-organisasi pemuda yang dibubarkan dan pemuda-pemudanya dipaksa untuk memasuki organisasi bentukan Jepang yang tak lain untuk kepentingan Jepang dalam perang Asia pasifik. Pemuda-pemuda itu dimasukan dalam organisasi seperti Seinen dan Keibodan (Barisan Pelopor), PETA (Pembela Tanah Air), HEIHO, Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dll, tentunya mereka mendapatkan didikan untuk kepentingan fasisme Jepang. Namun dalam masa pendudukan Jepang ini bukan berarti gerakan pemuda hilang sama sekali. Munculnya Gerakan Bawah Tanah (GBT) ternyata banyak juga dilakukan oleh pemuda-pemuda dengan mengadakan rapat-rapat gelap dan aksi penyebaran-penyebaran pamflet berisikan sikap mereka yang anti terhadap fasisme Jepang. Yang menarik disini, gerakan bawah tanah juga dikombinasikan dengan gerakan kooperatif golongan Soekarno.
Gerakan Bawah Tanah dan gerakan legal kooperatif Soekarno pada akhirnya tidak banyak membuahkan hasil sampai kekalahan Jepang pada sekutu. Pertentangan dan konflik yang telah lama antara kaum bawah tanah yang banyak diwakili pemuda dan golongan tua Soekarno memuncak ketika terjadi peristiwa penculikan yang mendesak agar Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Peranan dalam Menumbangkan Rejim Soekarno
Ada yang bilang bahwa gerakan mahasiswa lahir karena momentum. Dimasa demokrasi liberal atau orde lama dibawah kepemimpinan Soekarno mahasiswa sebenarnya kurang memberi pendidikan politik yang berarti bagi mahasiswa setelah masa transisi pada momentum pra dan pasca kemerdekaan. Pada masa itu pemuda dan lassar-laskar pelajar banyak berperan penting dalam perlawanan menghadapi sekutu dan pelucutan senjata tentara Jepang. Dalam demokrasi liberal mahasiswa mempunyai momentum yaitu pemilu ditahun 1955, banyak berdiri organisasi-organisasi mahasiswa yang berafiliasi ke partai politik, seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berafilsi dibawah PNI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (GMS/GERMASOS) dengan PSI, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Masyumi, Concentrasi Gerakan Mahasiawa Indonesia (CGMI) dengan PKI.
Keterlibatan organisasi kemahasiswaan praktis terseret dalam politik praktis yang banyak mempunyai hubungan-hubungan khusus dengan administrator pemerintah khususnya pihak militer, jadi tidaklah heran jika kolaborasi mereka sangat dekat. Puncaknya adalah ketika aksi-aksi mahasiswa menentang dan menumbangkan rejim Soekarno.
Dalam masa ini orientasi gerakan mahasiswa sudah mulai membaik dalam mengugat hubungan sosial kapitalisme, fasisme, imperialisme, dan sisa-sisa feodalisme dikalahkah oleh kesiapan militer (yang masuk dalam gerakan pemuda mahasiswa dan partai-partai sayap kanan). Jadi Gerakan Mahasiswa periode 66 dapat dikatakan Gerakan Mahasiswa yang tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat.
Munculnya Orde Baru
Kolaborasi dengan militer (Angkatan Darat) dalam menggulingkan orde lama dengan harapan orde baru dapat memperbaiki keadaan ternyata salah besar dan sebelum tahun 1970, beberapa aktivis yang sadar akan kekeliruan ini antara lain Soe Hok Gie dan Ahmad Wahib karena terpisah dari kekuatan rakyat tapi lebih tergabung dalam kekuatan-kekuatan militer pada waktu itu. Terang saja orde baru, di bawah kepemimpinan jenderal Soeharto yang militeristik itu mengeluarkan UU pertama yaitu UU PMA yang notabene menjadi pintu masuk pemodal asing dan saat itu juga Indonesia resmi menjadi Negara yang bermahzab liberalisme/kapitalisme, yang di bawah Soeharto disamarkan dengan kata pembangunanisme (developmentalism).
Namun kesadaran dari para aktivis-aktivis itu ternyata masih belum bisa menjadi pelajaran dan bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mereka. Gerakan dan aksi-aksi mereka cenderung lebih reaksioner dan selalu mengalami kegagalan, yang disatu sisi orde baru telah menjadi kekuatan yang represif dalam menindak aksi-aksi mahasiswa. Jadi pada periode 74-78 dapat dikatakan Gerakan Mahasiswa mengalami kegagalan karena gerakan tersebut kurang berinteraksi dengan massa rakyat dan terkesan reaksioner.
Pasca peristiwa Malari (Malapetaka Januari), orde baru yang sadar akan potensi mahasiswa dengan gerakannya ditahun 1974 langsung mengeluarkan UU NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus) melalui Menteri Pendidikan waktu itu Moch Daud Jususf. Praktis gerakan-gerakan mahasiswa dan segala aktivitas mendapat pengawasan dan kekangan yang luar biasa dari pemerintah yang tak segan-segan menangkap dan merepresif mereka.
Aksi-aksi bawah tanah dan keluar dari kampus mau tidak mau harus mereka lakukan dengan meninggalkan bangku-bangku kuliah mereka untuk menghindari represifitas aparat yang semakin menjadi-jadi.
Tahun 1980an menjadi titik balik kebangkitan gerakan mahasiswa dalam menggalang lagi budaya diskusi dan kritis menyikapi kebijakan pemerintah yang terkadang sewenang-wenang dan tidak ada yang berani mengkritisi karena tekanan militer yang siap menggasak siapapun yang dianggap mengganggu stabilitas pembangunan. Tawaran belajar ke luar negeri beberapa tokoh-tokoh mahasiswa karena alasan untuk menyiapkan teknokrat-teknokrat yang diharapkan menjadi pendukung paham pembangunan orde baru ternyata membawa dampak yang sebaliknya menyuburkan budaya diskusi, penelitian masyarakat dan aksi-aksi sosial kedermawanan bagi orde baru itu.
Puncaknya adalah aksi turun ke jalan besar-besaran di Ujung Pandang dengan aksi jalan (long march) dan massa yang lumayan besar menentang kebijakan-kebijakan peraturan lalu lintas, judi, dan ekspresi kesulitan ekonomi. Aksi dapat dihentikan dengan membawa korban jiwa hasil dari represitas aparat. Meski dapat dihentikan, Ujung Pandang secara tidak langsung telah memberikan semacam trend baru dengan aksi2 turun ke jalan sebaga bentuk protes mereka walaupun mereka harus berhadapan langsung dengan aparat.
Alhasil dalam kurun tahun 1987 sampai akhir tahun 1997/98, banyak aktivis yang terbunuh dan hilang diculik sampai sekarang.
Momentum krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara, dan pembayaran hutang luar negeri yang jatuh tempo telah membuat perekonomian Indonesia berguncang yang mengakibatkan kondisi tidak stabil. Momentum inilah kemudian menjadikan kontradiksi di rakyat yang secara langsung mengalami kesulitan-kesulitan. Sedangkan gerakan-gerakan mahasiswa yang sebelumnya sudah tergabung dengan kekuatan rakyat semakin hari hari semakin berani dengan aksi-aksi mereka meski terkadang jatuh korban jiwa akibat represifitas penembakan-penembakan yang dilakukan aparat.geliat mahasiswa juga sedang bangkit-bangkitnya hampir di setiap pojok kampus mahasiswa pasti membicarakan keadaan Indonesia, kondisi yang dahulu apatis dan apolitis menjadi berubah secara frontal.
Puncaknya adalah ketika terjadi peristiwa Trisakti yang mengakibatkan tiga mahasiswanya tewas akibat terjangan peluru aparat. Peristiwa itu menimbulkan reaksi yang luar biasa dari rakyat dan berujung dengan kerusuhan di beberapa kota khusunya di Jakarta yang berakhir dengan penjarahan, pembakaran dan pemerkosaan di kota-kota besar. Semakin menemukan titik ternag bahwa Soeharto sebagai public enemy membuat gerakan-gerakan mahasiswa yang sudah terlanjur bergabung dengan potensi-potensi rakyat tak terbendung dan pada tanggal 21 Mei Soeharto tak kuasa untuk bertahan dan akhirnya mundur, yang disambut dengan gegap gempita rakyat dan mahasiswa di seluruh negeri.
Gerakan Mahasiswa Sekarang
Sudah menjadi watak alami dari borjuasi di Indonesia yang pengecut dan selalu menghambakan diri kepada kekuatan modal asing. Hal ini tercermin lewat kebijakan Mega-Hamzah di lanjutkan oleh SBY - JK yang sejak awal menitikberatkan pada pembangunan situasi yang kondusif di dalam negeri untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia. Solusi kebijakan ini ternyata pada perkembangannya hanya menambah hutang-hutang baru yang dilimpahkan ke rakyat dan yang terjadi malah krisis berkepanjangan. Salah satu kebijakan dari rejim Mega-Hamzah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat adalah pencabutan subsidi sehingga menibulkan efek domino yang memicu tingkat kenaikan harga bahan pokok. Selain itu di sektor industri terjadi “pengefesiensian” akibat melambungnya harga BBM, konsekuensinya terjadi rasionalisasi besar-besaran terhadap buruh pabrik. Akibat dari itu adalah meningkatnya jumlah pengangguran dimana-mana hingga nominal 37 Juta. Belum lagi kebijakan fiskal ekspor dan impor yang memicu tingkat inflasi dan menurunnya pertumbuhan ekonomi hingga 3%. Kebijakan Mega-Hamzah yang paling fatal adalah memberikan konsesi yang begitu besar terhadap pihak militer dengan memberikan kedudukan sentral terhadap para pejabat militer yang bertanggungjawab pada kasus-kasus pelanggaran HAM dan demokrasi. Hal inilah yang menjawab mengapa terjadi represifitas yang begitu besar terhadap gerakan saat ini oleh aparat.
Melihat hal ini justru gerakan mahasiswa mengalami kemunduran dan menjadi terpisah dengan basis massa rakyat lainnya. Gerakan mahasiswa malah sibuk dengan isu-isu yang elitis dan cenderung tidak fokus. Hanya beberapa saja dari organ gerakan ekstra kampus yang masih mampu mengkonsolidasikan diri dan terus menerus secara konsisten melakukan tuntutan terhadap rejim. Namun yang terjadi sekali lagi adalah pengulangan sejarah, rejim Mega-Hamzah yang awalnya diharapkan mampu bertindak lebih demokratis dan populis ternyata malah mempraktekkan kebijakan yang sama dengan jaman Orde Baru berkuasa. Terjadi pemberangusan terhadap nilai-nilai demokrasi di gerakan lewat penangkapan aktivis-aktivis demokrasi, terjadi pengilusian terhadap gerakan mahasiswa oleh rejim dengan mengkampanyekan gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral semata. Artinya gerakan mahasiswa cukup mengkritisi saja problema yang ada bukannya menjadi kelas transisional terhadap kelas yang lain untuk memberikan transformasi kesadaran ke hal yang lebih progresif dan menjelaskan kepada massa akan perlunya rakyat mengambil alih pemerintahan sebagaimana selalu dikampanyekan oleh organ-organ pro demokrasi
Keberhasilan rejim SBY-Boediono merebut kembali setelah kemenangan pada 2004 menjadikan gerakan mahasiswa bahwa SBY sebagai public enemy rakyat dan mahasiswa. Kebijakan serta cara-cara militeristik gaya orde baru ternyata dihidupkan lagi, serta paham neoliberalisme yang kental terkesan kuat oleh rejim ini. Tidak salah jika SBY mendapat predikat sebagai kebangkitan ode baru jilid II. Namun tipu muslihat dengan pergeseran tata cara berpolitik rupanya (politik pencitraan) banyak menjebak rakyat terhadap kesan SBY. Sehingga dengan mudah SBY selalu mampu lolos dari pengamatan rakyat.
Kondisi ini ditambah dengan semakin apolitis dan apatisnya mahasiswa terhadap persoalan-persoalan nasional, sedangkan satu sisi banyak aktivis yang sudah jinak dan lebih suka merapat ke lingakaran rejim SBY. Membuat perjuangan semakin berat.
Gerakan mahasiswa menjadi gagap dalam merespon keadaan krisis ini berbeda dengan sektor massa yang lain; Buruh, Tani, Kaum Miskin Kota yang tanpa dukungan dari mahasiswa-pun ternyata mampu melakukan aksi dalam skala besar. Disinilah peran pelopor gerakan mahasiswa untuk menyatukan kekuatan-kekuatan tersebut menjadi hal yang urgen.
Rakyat yang sedang resah membutuhkan sebuah kepeloporan dalam hal kesadaran disini. Memajukan kesadaran ekonomis massa hingga menuju tataran politis adalah konkretan kepeloporan yang dimaksud.
